Rangkuman PPKn Kelas XII Bab 7 Dinamika Peyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal. Pembaca Readklikshare, berikut ini adalah Rangkuman mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 SMA/MA/SMK/MAK Bab 7 Dinamika Peyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal. Pada pembahasan materi Bab 7 ini ada beberapa keyword atau kata kunci yang seharusnya dipahami agar mempermudah dalam mempelajarinya. Kata kunci-kata kunci tersebut adalah bentuk negara, unitarisme, federalisme, negara kesatuan dan negara serikat.
Rangkuman PPKn Kelas 12 Bab 7 Dinamika Peyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
a. Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar.
b. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi.
c. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dengan adanya ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.
d. Sejarah mencatat ada lima periode besar proses penyelanggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian undang-undang dasar, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 (Masa Orde Lama), periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 (masa Orde Baru), dan periode 21 Mei 1998-sekarang (masa reformasi).
e. Negara federasi adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.
f. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agutus 1950. Pada masa ini digunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian.